|
Gelar No, Ilmu Yes
Oleh: Jansen H. Sinamo [15
Mei 2007] - Dibaca sebanyak kali
Di era 70-an Nurcholish Madjid
terkenal dengan teriakannya: Politik No, Islam Yes. Kini
teriakan senada harus dikumandangkan: Gelar No, Ilmu Yes. Ini
perlu dilakukan karena masyarakat kita sudah sampai
memberhalakan gelar kesarjanaan. Banyak orang bangga menyandang
gelar-gelar mentereng itu tetapi sesungguhnya hampa bobot.
Epidemi ini sekarang merambat lebih ganas karena banyak mafia
berkedok dosen yang terjun menjadi penjaja gelar dengan harga
terjangkau. Ironinya, sejumlah PTN ternyata juga terlibat
praktik jual-beli gelar master atau doktor (Suara Pembaruan, 20
April).
Dari mana asal-usul wabah sosial ini? Awalnya dimulai ketika
orang-orang tertentu tanpa risih menderetkan gelar S1, S2, S3
sekaligus, umpamanya Dr. Ir. Polan Polin, M.Sc. atau Dr. Polin
Polan, SE, SH, MBA (sebenarnya cukup gelar tertingginya saja).
Gelar berderet ini dianggap mampu meningkatkan derajat sosialnya.
Dan, gayung pun bersambut hangat oleh masyarakat kita yang
umumnya masih bermental hamba. Para penderet gelar itu mendapat
sanjungan sosial.
Lanjutannya, tumbuhlah semacam keharusan baru untuk menulis dan
memanggil nama orang lengkap dengan gelarnya. Dalam acara-acara
resmi pemanggilan nama secara komplit menjadi protokol baru.
Ingat saja saat voting di SU-MPR lalu, nama-nama anggota
terhormat itu dipanggil serba lengkap. Saya perkirakan, durasi
voting bisa berkurang sampai 25 % bila anggota MPR itu dipanggil
dengan nama polos mereka saja. Namun bukan cuma di gedung MPR,
di stasiun kereta api, bandara, ruang tunggu dokter, bahkan di
rumah-rumah ibadah gelar-gelar akademis ini juga menjadi wajib
panggil dan wajib tulis.
Keinginan dianggap hebat dan berkelas merupakan motivasi di
balik kegemaran memasang gelar-gelar mentereng itu. Meskipun
sampai dosis tertentu ambisi tersebut dapat dianggap sehat,
namun dosis berlebihan jelas merupakan penyakit. Saya mengenal
seseorang yang menulis gelar doktorandusnya bahkan di tikar,
tong air, pantat gelas, pantat piring, punggung kursi, dan
tembok rumahnya. Ini bukan lagi sekadar penyakit eksibisionisme,
tetapi sudah berkomplikasi dengan rasa rendah diri akut. Di sini,
sebuah gelar sarjana diharapkan mampu mengobatinya.
Harus diakui, para sarjana Indonesia tidak mau dianggap biasa,
bersahaja. Mereka itu hebat. Sedihnya, meskipun tidak hebat
tetapi ingin dianggap hebat.
Di dunia bisnis misalnya, sejak Tanri Abeng naik daun dengan
gelar MBA-nya pada dekade 80an dan dijuluki manajer satu
milyar maka kerabat gelar itu seperti MM atau MBM menjadi
gengsi baru yang didambakan orang. Dengan titel MBA seseorang
menjadi ningrat baru dalam kerajaan bisnis. Biasanya untuk
menopang gengsi itu ditampilkan pula sebuah gaya hidup mewah.
Di fihak lain, anggota masyarakat yang tidak sempat bergelar
ikut-ikutan naik birahi memiliki gelar dengan upaya-upaya tidak
terpuji termasuk membeli ijazah palsu. Dan syahwat masyarakat
ini semakin tidak tertahankan tatkala kesempatan memiliknya
dengan seolah-olah sah -- tapi sebenarnya tidak autentik --
dimunculkan oleh lembaga-lembaga penjaja gelar. Sejak itulah
orang bisa mendapatkan gelar BA, MA, PhD; BSc, MSc, Dr; atau BBA,
MBA, DBA asal membikin resume cantik, ikut tutorial singkat,
membayar beberapa juta, dan melancong sambil wisuda ke Amerika.
Amerika memang negeri yang sangat kreatif. Kita bisa mejeng
sebagai Man of the Year di majalah Time misalnya dengan berfoto
di emper toko dan membayar US$8. Tapi kreativitas begini memang
sekadar lucu-lucuan. Itu sebabnya majalah Time yang asli tidak
pernah memprotes praktik itu karena semua orang tahu bahwa itu
memang ecek-ecek (dialek Medan yang artinya main-main, pura-pura,
tidak serius).
Sayangnya wisudawan aspal dari Amerika di atas, tidak merasa
bahwa lakon mereka itu sebenarnya ecek-ecek. Dengan gagahnya
gelar-gelar itu kemudian dicetak di kartu nama. Bahkan ada yang
berani naif-tanpa-malu memasangnya di iklan surat kabar.
Mestinya badut-badut akademis itu jadi bahan tertawaan. Tapi
aneh bin ajaib, di negeri ini orang demikian malah dikagumi dan
diteladani ramai-ramai.
Pertanda apa ini? Bagi saya, tak bisa lain, inilah masyarakat
yang sakit. Rupanya, bukan cuma si doktor atau si master
ecek-ecek saja yang sakit. Semua kita sudah sakit.
Contoh getir sudah saya alami sendiri. Suatu saat saya diundang
oleh sebuah universitas swasta memberi ceramah. Karena saya
memang tidak pernah mencantumkan gelar, tanpa sepengetahuan saya,
panitia memasang MBA (padahal tak punya) di belakang nama saya
pada spanduk, undangan, dan sertifikat seminar. Ketika saya
persoalkan, mereka berkilah, janggal seorang penceramah dan
direktur sebuah institut hanya bernama polos. Saya cuma bisa
tersenyum kecut. Jika dunia akademis saja tidak lagi percaya
pada kekuatan kompetensi teknis (itu sebabnya saya diundang)
lalu menggantungkannya pada wibawa sebuah gelar kita bisa
membayangkan apa yang terjadi di masyarakat.
***
Apakah mungkin menyembuhkan penyakit ini? Yang jelas, tak ada
gunanya melarang dengan sebuah SK menteri apalagi dirjen. Mereka
pandai berkelit dan lihai membenarkan diri.
Hemat saya, pertama-tama, kita harus berani berteriak bahwa
gelar mereka itu cuma ecek-ecek, tidak sejati, tidak autentik.
Dalam kaitan ini, media harus memberi tempat pada teriakan
semacam ini. Jangan sebaliknya malah mengambil untung dengan
memberi ruang bebas pada iklan mereka. Minimal, iklan gelar
ecek-ecek harus diperlakukan sama dengan iklan kondom.
Kedua, instansi publik termasuk perusahaan harus menyisir lebih
ketat supaya pemilik gelar ecek-ecek jangan sampai masuk melalui
proses rekrutmen. Jika lolos juga dan belakangan ketahuan, agar
dipecat secara tidak hormat dengan delik penipuan.
Ketiga, agar pemilik gelar sejati berusaha menahan diri
memamerkan gelarnya. Tak usahlah memasang gelar jika bukan dalam
konteks akademik. Mudah-mudahan pemilik gelar ecek-ecek itu jadi
sungkan dengan kerendahan hati para sarjana sejati. Gerakan
hemat-memakai-gelar ini perlu diperluas sekaligus agar
gelar-gelar sejati itu kembali mendapat kehormatan yang layak.
Bukankah bintang kehormatan semacam Jalasena tidak dipakai orang
sehari-hari tetapi pada acara khusus saja? Dalam kaitan ini,
saya menyatakan respek kepada Kusmayanto Kadiman, Rektor
Institut Teknologi Bandung. Ketika kami berseminar dua bulan
lalu di Jakarta, ia wanti-wanti agar gelar akademisnya tak usah
dipasang. Saat saya tanya alasannya kemudian, ia menjawab dalam
rangka silent protest bagi gelar ecek-ecek. Ini sebuah contoh
yang saya maksudkan.
Diharapkan, jika semakin banyak orang sadar bahwa gelar
ecek-ecek bergentayangan di masyarakat, mereka akan malu
menggunakannya sehingga berkurang dengan sendirinya. Bisnis jual
beli gelar boleh tetap ada, bahkan mereka berhak hidup sama
seperti bisnis-kaki-lima Man of the Year majalah Time. Tetapi
semua kita sepakat bahwa itu just for fun, cuma ecek-ecek. Jika
toh ada orang yang mau membayar lima juta untuk kegiatan
ecek-ecek, dalam konteks ini, hal itu sah-sah saja.
***
Namun mengusulkan hal di atas sebenarnya sekaligus menepuk air
di dulang ke muka universitas-universitas kita. Pertama, jumlah
sarjana penganggur (gelarnya bukan ecek-ecek) sudah mencapai
500.000 orang dan bertambah 50.000 setiap tahun (Kompas, 22
April).
Sementara itu instansi resmi, khususnya perusahaan swasta,
selalu kekurangan tenaga bermutu tinggi. Di dunia bisnis saya
tahu persis, mendapatkan 2 atau 3 pegawai baru dari 2.000-an
pelamar setingkat S1 adalah peristiwa rutin. Artinya, ada
problem kualitas yang amat besar dalam sistem pendidikan tinggi
kita.
Maka inilah gugatan kita: Mengapa mahasiswa diluluskan padahal
belum bisa berpikir dan berbahasa dengan runtut? Mengapa orang
diberi gelar sarjana padahal sekadar bekerja profesional pun
tidak bisa? Mengapa keluaran universitas tidak mampu berkerja
menggunakan metoda ilmiah yang rigor dan koheren? Mengapa mereka
disebut magister dan doktor tapi tidak mampu memproduksi
karya-karya ilmiah seperti artikel, makalah, buku, dan laporan
kecuali dulu sebagai persyaratan lulus? Dan di markas besarnya,
mengapa ada dosen yang dibiarkan eksis tanpa menulis karya
ilmiah padahal ada prinsip publish or perish?
Kualitas rendah adalah ciri pokok apa saja yang disebut
ecek-ecek. Saking rendahnya kualitas sarjana di atas tadi, bisa
dikatakan hampir tak ada lagi bedanya dengan sarjana ecek-ecek.
Dan ini tentu mengundang dugaan nakal lainnya. Jangan-jangan
sejak awal memang ecek-ecek belaka. Ada Ebtanas ecek-ecek, NEM
ecek-ecek, UMPTN ecek-ecek, kurikulum ecek-ecek, kuliah
ecek-ecek, universitas ecek-ecek, dosen ecek-ecek, dan sarjana
ecek-ecek.
***
Pada arah sebaliknya, kita harus mempromosikan kembali betapa
pentingnya orang biasa, betapa terhormatnya orang bersahaja,
betapa mulianya hidup apa adanya. Khususnya, kita perlu mengharg
ai orang biasa tetapi mampu berkarya luar biasa. Pramoedya
Ananta Toer, Sitor Situmorang, Ajip Rosidi, dan Rendra, adalah
contoh insan tidak bergelar, tetapi kualitas karya mereka
melebihi karya sarjana, bahkan sudah mencapai tahap empu
(maestro) di bidang masing-masing.
Tampil bersahaja namun berkualitas bertambah penting lagi karena
masyarakat kita sangat suka pada gincu. Dan gincu bangsa kita
sudah terlalu tebal. Alhasil, jadi norak. Buktinya, sekian
banyak doktor ekonomi kita tapi ekonomi bangsa ini sangat payah.
Sekian banyak sarjana hukum kita tapi nasib dewi keadilan
terpuruk di negeri ini. Sekian banyak doktor politik kita tapi
kondisi politik republik ini amburadul. Sekian banyak inspektur,
komisaris, dan jenderal kita tapi keamanan nusantara rawan di
mana-mana. Jadi bukankah kita layak menduga bahwa di balik
gelar-gelar mentereng itu sebenarnya tidak ada apa-apa? Kosong
tanpa kualitas? Ecek-ecek? Gincu doang?
Kita bukan anti gincu. Tapi marilah mengakui bahwa itu memang
gincu. Yang kita tolak adalah klaim bahwa gincu itu rona asli
wajah kita. Jadi, marilah memulai kebersahajaan: Jangan lagi
pakai gelar-gelar akademis itu. Bukan karena tidak boleh, tetapi
dengan tampil bersahaja kita selalu diingatkan bahwa kita belum
apa-apa. Kita disadarkan, yang penting itu kualitas ilmunya,
bukan gelarnya.
Saya mempunyai buku yang mengoleksi sejumlah surat Einstein
dengan ilmuwan sezamannya. Saya takjub, tak sekalipun saya temui
tertulis Prof. Dr. Albert Einstein. Cukup ditulis A. Einstein
atau Albert Einstein saja. Sangat bersahaja, sangat biasa. Tapi
kita belum lupa, Einstein sudah dinobatkan sebagai Man of The
Century oleh majalah Time di penghujung tahun 2000 lalu. Artinya,
dialah individu yang karena kedalaman ilmunya diakui sebagai
penyumbang terbesar terhadap peradaban manusia sepanjang abad
ke-20. Jadi, jika kita tidak lagi malu pada diri sendiri, tidak
malu lagi pada masyarakat, tidak malukah kita kepada Einstein?
Kini Indonesia terpuruk dengan utang ratusan milyar dolar. Sebab
fundamentalnya, menurut saya, ialah karena kita tidak bersedia
hidup bersahaja apa adanya. Sebaliknya kita kepingin keren dan
hebat, punya ini punya itu, kelihatan begini kelihatan begitu.
Lalu kita membeli gincu mahal-mahal dengan utang kiri kanan.
Maka pasak pun semakin besar sementara tiang semakin kecil.
Maka sekali lagi, marilah sederhana dan bersahaja: Gelar No,
Ilmu Yes!
_____________________________________
Komentar
Bayu Adhitya Nugraha
Luar biasa!!! Terimakasih
dengan sangat ... serasa ada pembelaan, benar-benar satu visi
... saya ngga suka dengan orang yang gila gelar, dan saya
ngga suka di belakang nama saya ada embel-embel gelar. Hmmm ...
hebat Pak Jansen, saya pengagum Anda. Dulu pas kuliah saya
pernah bedah buku anda tentang etos lho. Salam hangat dari
Bandung.
Silakan Isi Komentar Anda
_____________________________________
Selanjutnya:
Parakitri
dan Kho Ping Hoo
24 Mei 2007
Sebelumnya:
Bentara
Kompas: Berkenan pada Tuhan dan Berkenan pada Dunia
4 Mei 2007
Narko-Duit
27 April 2007
7 Rasa
Takut
24 April 2007
Indonesia
Unggul, Mungkinkah?
18 April 2007
Menatap
Indonesia di Panggung Bencana: Masih Adakah yang Bisa Kita
Perbuat?
04 April 2007
Siasat
Kelelawar
29 Maret 2007 |
|
